1. HAM adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi
negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan
martabat manusia, dengan demikian HAM merupakan hak yang melekat pada diri
setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat
diganggu gugat siapa pun, merupakan pendapat dari … .
A.
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
B. Kamus Besar Bahasa
Indonesia
C. Leah Levin
D. Syafig A. Mughni
2. Berikut ini
yang merupakan pernyataan tentang pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia yaitu,
kecuali … .
A. hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat
manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan
Yang Maha Esa, maka pengertian Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal
dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia
B. setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai
hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan,
agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain.
Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat
sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara
utuh
C. bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi
manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
D.
bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan statis
yang pelaksanaannya dari nasa ke masa tetap karena hakikatnya sama di seluruh
dunia
3. Hak dalam
masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan
nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar,
merupakan penggolongan HAM dilihat dari aspek ... .
A. hak individu
B. hak kolektif
C. hak sipil dan politik
D. hak ekonomi, sosial
dan budaya
4. Pernyataan
berikut ini yang termasuk dalam Hak Asasi Politik/Political Right, adalah ... .
A. hak mendapatkan
perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
B. hak untuk menjadi
pegawai negeri sipil / PNS
C. hak mendapat layanan
dan perlindungan hokum
D.
hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
5. Menurut
ketentuan TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang HAM yang menyatakan bahwa
setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya terdapat
dalam pasal ... .
A.
pasal 1
B. pasal 2
C. pasal 3
D. pasal 4
6. Pernyataan
berikut ini yang merupakan Hak asasi menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab, adalah … .
A. pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berarti
pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam arti melaksanakan segala perintah
Tuhan dalam perbuatan sehari-hari
B. sikap yang
menghendakinya terlaksananya human values dalam arti pengakuan dignity of man
dan human rights serta human freedom, tiap-tiap orang diperlakukan secara
pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan
secara melampaui batas
C. sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas
kepentingan suku, golongan, partai, daerah dan lain-lain
D. kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam Negara
berada di tangan rakyat. Negara dibentuk cari rakyat oleh rakyat dan untuk
rakyat
7. Sebagai
negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama
bagi kemenangan hak-hak asasi, dalam perjuangannya terdapat adanya berbagai
dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut
antara lain Magna Charta dan Petition of rights, merupakan sejarah HAM di ... .
A. Yunani
B.
Inggris
C. Amerika Serikat
D. Perancis
8. Isi Magna
Charta adalah sebagai berikut, kecuali ... .
A. raja beserta
keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja
Inggris
B. para petugas keamanan
dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk
C. polisi ataupun jaksa
tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah
D.
tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai
9. Berbagai
instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia, adalah
sebagai berikut, kecuali ... .
A. Undang – Undang Dasar
1945
B. Ketetapan MPR Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
C. Undang – Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
D.
Magna Charta
10. Pernyataan
berikut ini yang merupakan isi dari generasi pertama perkembangan HAM adalah …
.
A.
pengertian HAM berpusat pada hukum dan politik. Fokus pandangan generasi ini
pada hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, totaliterisme
dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib
hukum yang baru
B. dilatarbelakangi oleh
tuntutan negara-negara yang baru merdeka yang tidak hanya menuntut hak-hak
yuridis, melainkan juga hak sosial, politik, ekonomi dan budaya
C. dilahirkan oleh
adanya kondisi ketidakseimbangan di mana sosial, ekonomi, dan budaya
ditonjolkan, sementara aspek hukum dan politik terabaikan
D. mengkritiki peranan
negara yang begitu dominan, lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan
mengorbankan hak-hak rakyat
11. Tahap
pertama dalam proses perjanjian internasional adalah … .
A.
perundingan
B. penandatanganan
C. pengesahan
D. signature
12. Proses
pembentukan Perjanjian Internasional, menempuh berbagai tahapan dalam
pembentukan perjanjian internasional. Berikut ini merupakan tahap ke dua, yaitu
… .
A. penjajakan: merupakan
tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan
dibuatnya suatu perjanjian internasional
B.
perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah
teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional
C. perumusan Naskah:
merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional
D. penerimaan: merupakan
tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para
pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil
perundingan dapat disebut “Penerimaan” yang biasanya dilakukan dengan
membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua
delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan
(acceptancelapproval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak
atas perubahan perjanjian internasional
13. Kategori
dalam pengesahan perjanjian internasional apabila negara yang akan mengesahkan
suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian,
adalah … .
A. ratifikasi
(ratification)
B.
akses (accesion)
C. penerimaan
(acceptance) atau penyetujuan (approval)
D. perjanjian-perjanjian
internasional yang sifatnya selt-executing
14. Pengakuan
individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan cukup pesat
sejak berakhirnya Perang Dunia II, meskipun sebenarnya sudah diakui sejak
berakhirnya Perang Dunia I. Hal ini bisa ditelusuri dalam contoh-contoh kasus
berikut, kecuali … .
A.
dalam Perjanjian Jenewa sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang per
orang mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional
B. dalam Keputusan
Mahkamah Internasional Permanen menyangkut pegawai Kereta Api Danzig atau
dikenal Danzig Railway Official’s Case, diputuskan apabila suatu perjanjian
internasional memberikan hak tertentu kepada orang per orang, maka hak itu
harus diakui dan mempunyai daya laku dalam hukum internasional, artinya diakui
oleh suatu badan peradilan internasional
C. tuntutan terhadap
pemimpin perang Jerman dan Jepang sebagai orang per orang yang melakukan
kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan
perang. Seperti pengadilan terhadap penjahat perang di Nurnberg dan Tokyo telah
memberi kemajuan penting bagi status individu dalam hukum internasional dalam
hal seseorang dapat dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu bagi
kejahatan perang dan kejahatan terhadap perikemanusiaan dan tidak dapat
berlindung di balik negaranya
D. konvensi tentang
Pembunuhan Massal Manusia (Genocide Convention) mengukuhkan peletakan tanggung
jawab individu terhadap pelanggaran hukum internasional. Menurut konvensi ini,
individu yang terbukti telah melakukan pembunuhan massal harus dihukum terlepas
dari persoalan apakah mereka bertindak sebagai orang per orang, pejabat
pemerintah atau pimpinan pemerintahan atau negara
15. Unsur Negara
yang khusus dalam kaitannya dengan negara sebagai subjek hukum internasional,
adalah … .
A. penduduk yang tetap
B. wilayah tertentu
C. pemerintah yang
berdaulat
D.
kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain
16. Menurut
Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, dalam
mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan
mempergunakan, kecuali … .
A. perjanjian
internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan
hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa
B. kebiasaan
internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima
sebagai hukum
C.
hukum perdata dan hokum tata Negara dari suatu negara
D. keputusan pengadilan
dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai
sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum
17. Berikut ini
merupakan pernyataan yang berkaitan dengan pandangan bahwa individulah yang
merupakan subjek hukum internasional yang sesungguhnya, yaitu kecuali … .
A. Hans Kelsen adalah
salah seorang ahli yang berpendapat bahwa individulah yang merupakan subjek
hukum internasional yang sesungguhnya
B. hak dan kewajiban
negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia yang merupakan anggota
masyarakat yang mengorganisasi dirinya dalam negara itu
C. negara tidak lain
dari suatu konstruksi yuridis yang tidak mungkin terbentuk tanpa
manusia-manusia yang menjadi warga negara tersebut
D.
suatu konvensi hanya memberikan hak dan kewajiban secara tidak langsung kepada
orang per orang
18. Berikut ini
merupakan Pernyataan yang berkaitan dengan kebiasaan Internasional adalah … .
A. untuk menjadi sumber
hukum, kebiasaan internasional harus merupakan kebiasaan yang bersifat khusus
B. untuk menjadi sumber
hukum, kebiasaan internasional tidak harus diterima sebagai hukum
C. sambutan kehormatan
kepada tamu negara, jamuan makan kenegaraan
D.
penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer, maksudnya sebagai bendera
yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan
dengan musuh
19. Menurut
Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa, dalam
mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan
mempergunakan, kecuali … .
A. perjanjian
internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan
hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa
B. kebiasaan
internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima
sebagai hukum
C.
hukum perdata dan hokum tata Negara dari suatu negara
D. keputusan pengadilan
dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai
sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum
20. Pernyataan
berikut ini yang berkaitan dengan keputusan Badan Perlengakapan Organisasi
Internasional, adalah kecuali … .
A.
keputusan badan perlengkapan organisasi internasional sebagai sumber hukum
internasional mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam melahirkan
kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan antaranggota masyarakat internasional
sifatnya mutlak/absolute harus dipatuhi
B. Resolusi Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu contoh keputusan akibat yang
sangat luas
C. contoh keputusan
majelis umum PBB tentang Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang telah diterima
baik oleh Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948. Meski tidak memiliki kekuatan
mengikat seperti perjanjian internasional, namun deklarasi tersebut telah
mempengaruhi banyak negara di dunia. Sehingga mendorong mereka untuk membuat
undang-undang yang secara khusus menjamin perlindungan hak asasi manusia di
negaranya
D. pengaruh keputusan
Majelis Umum dalam melahirkan kaidah dalam masyarakat internasional sehingga
ada yang menyebut peranan Majelis Umum sebagai quasi legislative
21. Menugaskan
Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian,
pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM. Maka dibentuklah Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melalu Keputusan Presiden Nomor 50
Tahun 1993, merupakan isi dari … .
A. UUD 1945 Pasal 31
B.
TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998
C. UU Nomor 39 tahun
1999 Pasal 9
D. UU Nomor 26 tahun
2000
22. Masuknya
rumusan HAM ke dalam UUD 1945 itu mengandung makna sebagai berikut, kecuali … .
A. memenuhi tuntutan
akan semakin pentingnya HAM sebagai isu global
B. menegaskan jati diri
Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi konstitusional
(constitutional democracy)
C.
agar disegani dan dipuji oleh Negara-negara di dunia
D. menegaskan jaminan
konstitusional HAM bagi setiap warga negara dan penduduk Indonesia
23. Genosida
adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis,
dan kelompok agama, dengan cara, kecuali … .
A.
membunuh ketua kelompok tertentu
B. menciptakan
penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
C. menciptakan kondisi
kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik
sebagian maupun seluruhnya
D. memaksa
tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
24. Pasal 1
Piagam Hak Asasi Manusia (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) mengatur
tentang … .
A.
hak untuk hidup (Pasal 1)
B. hak berkeluarga dan
melanjutkan keturunan (Pasal 2)
C. hak mengembangkan
diri (Pasal 3-6)
D. hak keadilan (Pasal
7-12)
25. Fakir miskin
dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, diatur dalam UUD 1945 pasal … .
A. 29 Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
B. 30 Tiap-tiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara
C. 31 Tiap-tiap warga
negara berhak mendapatkan pengajaran
D. 34 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara
oleh negara
26. Berdasarkan
Statuta Roma (Pasal 5) kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok
ras, kelompok etnis, dan kelompok agama adalah kejahatan … .
A.
genosida (crime of genocide)
B. terhadap kemanusiaan
(crimes against humanity)
C. perang (war crimes)
D. agresi (the crime of
aggression)
27. Berikut ini
merupakan pernyataan yang berkaitan dengan ICTY (International Criminal
Tribunal for Yogoslavia) adalah, kecuali … .
A. Statuta ICTY
memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan konsep individual criminal
responsibility dan command responsibility
B. ICTY pula yang
memperkenalkan praktek penerapan command responsibility dalam pengadilan pidana
C. memberikan sumbangan
sangat penting dalam proses pendefinisian tindak pidana yang termasuk
“kejahatan internasional
D.
ICTY berpandangan bahwa mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara
individu hanya orang yang melakukan yang memerintahkan melakukan tindak
kejahatan
28. Pengadilan
Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR)
yang dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB no. S/RES/955 tahun 1994,
dalam statutanya menyatakan bahwa lingkup kewenangan pengadilan tersebut adalah
mengadili mereka yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan internasional
yang masuk dalam yurisdiksi ICTR ini adalah, kecuali … .
A. genosida
B. kejahatan terhadap
kemanusiaan
C. kejahatan agresi
D.
kejahatan korupsi
29. Dalam
Statuta Roma disebutkan bahwa tindakan-tindakan kejahatan internasional adalah
“kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara
keseluruhan” antara lain yaitu:
A.
genosida dan kejahatan perang
B. kejahatan terhadap
kemanusiaan dan pencurian
C. kejahatan perang dan
narkotika
D. kejahatan agresi dan
penipuan
30. Sumber
kewenangan hukum dan legitimasi (legal jurisdiction) dari pengadilan
supranasional dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu, kecuali … .
A. PBB sebagai badan
internasional dan dukungan procedural dari anggota-anggotanya, khususnya
melalui Dewan Keamanan. Tanpa persetujuan PBB tidak mungkin ada pengadilan
supranasional
B. Pelbagai konvensi dan
traktat internasional. Misalnya saja Konvensi Jenewa 1949, Konvensi tentang
Genosida tahun 1948, Statuta Roma Tahun 1998 dan sebagainya
C. Asas hukum umum ‘jus
cogens’ (peremptory norms of international law) yakni norma-norma fundamental
yang diakui oleh masyarakat internasional berstatus 'superior' terhadap
norma-norma lain
D.
Hak Veto dari Negara pendiri PBB lebih diutamakan dari pada hokum internasional
lainnya
31. Pernyataan
berikut ini yang merupakan sanksi bagi Negara yang melanggar HAM internasional
antara lain adalah … .
A.
pengalihan investasi , pengurangan bantuan ekonomi , dan pemboikotan produk
ekspor
B. pengalihan investasi
, pengurangan bantuan ekonomi , dan pemenjaraan
C. penyitaan,
pengurangan bantuan ekonomi , dan pemboikotan produk ekspor
D. pengalihan investasi
, denda , dan pemboikotan produk ekspor
32. Atas dasar
Deklarasi Moscow 1 November 1943 dan London Conference, maka pada tanggal 8
Agustus 1945 diadopsi 'the Agreement for the Prosecution and Punishment of
Major War Criminals of the European Axis, and Establishing the Charter of the
IMT' , ditandatangani oleh 4 Negara pemenang perang yaitu … .
A.
Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Amerika Serikat
B. Inggris, Prancis,
Australia, dan Amerika Serikat
C. Inggris, Belanda, Uni
Soviet, dan Amerika Serikat
D. Inggris, Prancis,
Jerman, dan Amerika Serikat
33. Persamaan-persamaan
(similarities) antara ICTY dan ICTR adalah sebagai berikut, kecuali keduanya …
.
A. dibentuk oleh Dewan
Keamanan PBB atas dasar Chapter VII UN Charter
B. merupakan 'subsidiary
organs' Dewan Keamanan
C. terikat untuk
menerapkan hukum internasional yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan
internasional
D.
sama-sama tidak memiliki struktur
34. Berikut ini
merupakan pernyataan dari Mohamad Yamin berkaitan dengan HAM dalam konstitusi …
.
A. hak asasi manusia
atau HAM itu sangat identik dengan paham ideologi yang cenderung liberalisme
dan individualism
B. karena itu gagasan
hak asasi manusia untuk dicantumkan dalam konstitusi negara itu sangat tidak
cocok dengan sifat dan karakter masyarakat Indonesia
C. mengkhawatirkan
terjadi konflik atau adanya penindasan, karena hak asasi manusia tidak cocok
dalam negara Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, karena antara pemerintah
dan rakyat adalah tubuh yang sama, negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang
tidak terpisahkan
D.
menghendaki adanya hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi. Menurutnya
tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukan hak
asasi manusia ke dalam Undang-undang Dasar
35. Menurut
Maurice Cranston Hak yang dinikmati setiap orang yang diberikan oleh
konstitusi/UUD dan ditegakkan oleh pengadilan adalah … .
A.
General positive legal rights
B. Traditional legal
rights
C. National Legal Rights
D. Positive legal rights
of specipic classes of person
36. Berkaitan
dengan reformasi konstitusi khususnya mengenai Hak Asasi Manusia, terdapat
beberapa hal penting, yaitu, kecuali … .
A. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum yang paling
mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai asas dan norma yang harus
dipatuhi, dijunjung tinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan
dan/atau kebijakan hukum, baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan
yudisial, serta rakyat pada umumnya
B. Hukum adalah kesatuan
asas, norma, lembaga dan proses. Dalam sistem hukum nasional hierarkis tatanan
norma berpuncak pada konstitusi. Artinya, dalam sebuah negara hukum harus
dipegang teguh prinsip supremasi konstitusi. Konstitusi harus diimplementasikan
secara konsisten dalam peraturan perundang-¬undangan untuk mengatur
penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat secara luas
C. Reformasi konstitusi
khususnya mengenai HAM menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah
negara hukum. Di dalamnya terkandung pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum
dan konstitusi serta adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia
D.
Reformasi konstitusi khususnya mengenai HAM menegaskan secara eksplisit bahwa
Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya terkandung pengakuan terhadap
prinsip supremasi kekuasaan absolute dari penguasa dengan demikian jaminan atas
hak asasi manusia tergantung dari kebijakan penguasa pada saat itu
37. Setiap orang
berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, terdapat dalam
UUD 1945, pasal … .
A. 28 UUD 1945
B.
28 A UUD 1945
C. 28 B UUD 1945
D. 28 C
38. Pernyataan
berikut ini merupakan pandangan liberalisme tentang HAM, yaitu … .
A.
mengedepankan hak asasi manusia itu sebagai reaksi keras terhadap sistem
pemerintahan, politik dan sosial sebelumnya yang absolut atau rezim yang
totaliter, juga sangat kental dengan individualisme
B. memberikan ruang
gerak yang besar bagi campur tangan atau intervensi pemerintah-negara dalam
mengurusi masyarakatnya, terutama dalam bidang perekonomian
C. menjanjikan adanya
penghapusan kelas-kelas terutama kaum borjuis atau pemilik modal. Karena
apabila kelas ini bisa dihancurkan maka tidak akan ada lagi kelas pekerja atau
kaum proletar, sehingga akar konflik yang menyebabkan pertentangan di
masyarakat bisa dihapuskan
D. menolak hak-hak
individu yang tentunya sangat bertentangan dengan hakikat keberadaan manusia.
Mereka tidak diberikan hak untuk memiliki dan menikmati hak asasinya dalam
kehidupannya. Padahal manusia merupakan makhluk yang memiliki kemerdekaan dari
Tuhannya
39. Pernyataan
berikut ini yang bukan merupakan sistem hukum dalam perspektif Hak Asasi
Manusia, adalah … .
A. hukum selain
mengikuti dinamika dan budaya masyarakat, juga mengandung kepribadian/disiplin
sendiri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk mewujudkan adanya
keadilan dan kemakmuran masyarakat, merupakan pernyataan tentang sistem hukum
dalam perspektif Hak Asasi Manusia
B. keadilan merupakan
gagasan dan sekaligus harapan hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan
masyarakat
C. hukum tidak akan
keluar dari sistem sosial besar yang ada dan telah berlaku, kecuali anggota
masyarakat itu sendiri yang berkehendak mengubahnya, baik secara evolusi maupun
revolusi sehingga sistem sosialnya sendiri berubah-ubah
D.
hukum selalu mengikuti dinamika dan budaya rezim, juga mengandung
kepribadian/disiplin sendiri sehingga dalam diri hukum terkandung potensi untuk
mewujudkan adanya kekuasaan dan keberlangsungan rezim yang berkuasa
40. Menurut
Jeffery M. Paige berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dimana anggota
masyarakat akan dan mempunyai tanggung jawab besar dalam mengembangkan
kewajiban-kewajiban yang ada, demi negara dan bangsa, merupakan ciri dari
partisipasi politik, yaitu … .
A. partisipasi dengan pengetahuan/kesadaran masyarakat
tinggi dan kepercayaan yang tinggi pula terhadap sistem politik yang berlaku
B. partisipasi politik
tinggi, tetapi kepercayaan kepada sistem politik rendah
C. partisipasi politik
dengan kesadaran politik rendah dan kepercayaan tinggi terhadap sistem politik
yang ada
D. partisipasi politik
dalam masyarakat yang rendah kesadaran politiknya dan kepercayaannya
41. Pada tahun
1993, pemerintah Indonesia membentuk Komnas HAM melalui Keppres No. 50 tahun
1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang tidak termasuk tugas
Komnas HAM dalam pasal 5, adalah ... .
A. menyebarluaskan
wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada
masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional
B. mengkaji berbagai
instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan
memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasinya
C. memantau dan
menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta pendapat, pertimbangan dan
saran kepada pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia
D.
mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam mengadili kasus
kejahatan hak asasi manusia
42. Deklarasi
Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 tanggal 9 Desember 1975 di New York.
Diperoleh beberapa kesepakatan di antaranya sebagai berikut, kecuali … .
A. istilah penyandang
cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri,
seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial,
sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak,
dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya
B. penyandang cacat
berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini. Hak-hak
tersebut harus diberikan kepada semua penyandang cacat tanpa pengecualian apa
pun dan tanpa pembedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul
nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau situasi lain dari penyandang
cacat itu sendiri atau pun keluarganya
C. penyandang cacat
memiliki hak-hak yang melekat untuk menghormati martabat kemanusiaan mereka.
Penyandang cacat, apa pun asal usul, sifat dan keseriusan kecacatan dan
ketidakmampuan mereka, memiliki hak-hak dasar yang sama dengan warga negara
lain yang berusia sama, yang terutama termasuk hak untuk menikmati kehidupan
yang layak, senormal dan sepenuh mungkin
D.
penyandang cacat tidak perlu memiliki hak sipil dan politik yang sama dengan
manusia lainnya; ayat 7 Deklarasi Hak Penyandang Cacat Mental berlaku sejauh
mungkin terhadap pembatasan dan pengurangan bagi hak-hak penyandang cacat
mental
43. Adanya hak
asasi manusia terhadap masyarakat Internasional telah memberikan dampak secara
positif maupun negatif. Khususnya dalam melindungi dan menegakkan kemanusiaan,
beberapa dampak positifnya sebagai berikut, kecuali … .
A. keberadaan manusia
atau individu lebih dihormati dan diberi perlindungan untuk mendapatkan
hak-haknya sebagai manusia yang merdeka
B. menyebarnya wawasan
tentang hak asasi manusia kepada masyarakat internasional
C. nilai-nilai universal
hak asasi manusia akan memasuki ranah masyarakat individu di dunia
internasional melalui berbagai media/alat yang ada
D.
warga Negara bebas untuk melakukan semua haknya walaupun itu menggangu hak
orang lain, ataupun melanggar hukum
44. Hak asasi
manusia merupakan masalah atau persoalan masing-masing bangsa atau negara.
Permasalahannya para penganut pandangan partikularis absolut itu tidak mampu
memberikan argumen atau alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan
terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional, merupakan pandangan dari ...
.
A. pandangan universal
absolut
B. pandangan universal
relatif
C.
pandangan partikularis absolut
D. pandangan
partikularis relatif
45. Perlindungan
atas perbudakan datang pada abad kesembilan belas, namun perjuangan melawan
sikap-sikap dan praktek-praktek yang bersifat rasis merupakan perjuangan
sentral yang sudah lama diperbincangkan. Tuntutan akan persamaan bagi perempuan
di seluruh bidang kehidupan juga baru saja ditempatkan di dalam agenda hak
asasi manusia, merupakan nilai-nilai … .
A.
egalitarianisme
B. akuntabilitas
C. rekonsiliasi
D. non diskriminasi
46. Bentuk
perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial
tinggi, atau orang yang memiliki jabatan dan terpandang di masyarakat. Para
penjahatnya berusaha mengelabui masyarakat dan lembaga hukum, seperti kejahatan
penggelapan uang negara, penggelapan uang perusahaan, korupsi yang dilakukan
oknum pemerintahan, merupakan tipe kejahatan … .
A. kejahatan tanpa
korban (crimes without victims)
B. kejahatan
terorganisasi (organized crimes)
C.
kejahatan kerah putih (white collar crimes)
D. kejahatan korporat
(corporat crime)
47. Pernyataan
yang salah tentang penegakan hak asasi manusia adalah ... .
A. menumbuhkan keinginan
untuk melaksanakannya penegakan HAM, karena pada prinsipnya hak dan kewajiban
itu adalah tanggung jawab bersama
B. mendahulukan
kewajiban daripada hak, karena kewajiban itu menyangkut kepentingan bersama
C. berupaya selalu
menghormati hak asasi orang lain, termasuk memberikan informasi tentang
peristiwa pelanggaran hak asasi manusia
D.
mengadukan kejadian pelanggaran hak asasi manusia meskipun tidak cukup bukti
awal yang menyertainya
48. Berikut ini
merupakan tugas dari Divisi Hak Asasi Manusia PBB, kecuali … .
A. bertindak sebagai
badan utama (focal point) PBB di bidang hak asasi manusia yang memberikan
layanan kesekretariatan dan substantif bagi badan-badan PBB yang menangani
masalah hak asasi manusia
B. melakukan penelitian
dan kajian tentang hak asasi manusia atas permintaan dari badan-badan terkait
serta menindaklanjuti dan mempersiapkan laporan tentang penerapan hak asasi
manusia
C. mengelola program
pelayanan konsultasi dan bantuan teknis di bidang hak asasi manusia dan
mengoordinir hubungan dengan organisasi nonpemerintah, lembaga eksternal dan
media di bidang hak asasi manusia
D.
membahas laporan tentang upaya legislatif, yudikatif, administratif atau
tindakan lainnya yang telah diambil Negara Pihak dalam penerapan Konvensi
49. Komite hak
asasi manusia didirikan pada tahun 1977. Sesuai dengan Pasal 28 Kovenan
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ini terdiri dari 18 anggota. Adapun
tugas Komite ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 hingga 45 Kovenan antara
lain adalah ... .
A.
mempelajari laporan kajian tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Negara
Pihak untuk mewujudkan hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan kemajuan yang
telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut
B. mempelajari
laporan-laporan tentang tindakan yang telah diambil Negara Pihak untuk
melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi
C. melakukan
penyelidikan rahasia, apabila diputuskan bahwa hal ini diperlukan sehubungan
dengan indikasi nyata adanya praktek-praktek penyiksaan secara sistematis di
wilayah Negara Pihak
D. menjalankan
fungsi-fungsi tertentu dalam penyelesaian sengketa antar Negara Pihak
sehubungan dengan penerapan Konvensi, dengan ketentuan bahwa Negara Pihak
tersebut mengakui kompetensi Komite Menentang Penyiksaan untuk melakukan fungsi
tersebut
50. Di samping
hak asasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban asasi, yakni
kewajiban dasar manusia seperti bertakwa kepada Tuhan, berbakti kepada orang
tua, dan menghormati sesama manusia. Sebagai konsekuensi diakui dan
dilindunginya hak asasi manusia, sebagai warga negara kita sebaiknya, kecuali …
.
A. menyadari apa yang
menjadi hak dan kewajiban kita, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam
peraturan perundangan
B. menumbuhkan keinginan
untuk melaksanakannya, karena pada prinsipnya hak dan kewajiban itu adalah
tanggung jawab bersama
C. mendahulukan
kewajiban daripada hak, karena kewajiban itu menyangkut kepentingan bersama
D.
mendahulukan hak daripada kewajiban, karena hak itu menyangkut kepentingan
bersama
Tidak ada komentar:
Posting Komentar